Soroti Isu Tambang Ilegal, GMNI Sumbar Desak Polda Tangkap Cukong dan Pemodal

akurat.sumbar.co - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumbar pada Senin (8/6/2026).

Kedatangan massa aksi ini bertujuan untuk menyuarakan keresahan masyarakat sekaligus mendesak aparat penegak hukum agar segera mengungkap dan menindak tegas aktor intelektual serta pemodal di balik maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.

Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri Lavendra, S.Sos., menegaskan bahwa pergerakan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas kerusakan lingkungan yang masif akibat eksploitasi alam tanpa izin. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pekerja di lapangan, melainkan harus mampu membongkar jaringan pemodal yang membiayai operasi ilegal tersebut.

"Kami menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah oknum dan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab. Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat. Publik berhak mengetahui pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dan meraup keuntungan," tegas Fikri Lavendra.

Lebih lanjut, Fikri mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan diinformasikan kepada masyarakat secara berkala. Keterbukaan informasi ini dinilai sangat krusial guna mencegah munculnya spekulasi liar di tengah masyarakat terkait adanya dugaan "beking" dalam praktik kejahatan lingkungan tersebut.

"Tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Publik harus mendapatkan informasi yang jelas," tambahnya.

Di samping menuntut ketegasan penegakan hukum dari aparat kepolisian, Fikri Lavendra juga mendesak agar pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dengan menyiapkan solusi ekonomi kerakyatan. Ia mengingatkan bahwa penutupan tambang ilegal harus dibarengi dengan intervensi nyata agar tidak menimbulkan efek domino di masyarakat.

"Jika tambang ditutup, pemerintah harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak. Hal ini sangat penting agar kebijakan penertiban tidak memicu persoalan sosial yang baru," urai Fikri.

Aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa ini diterima langsung oleh Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, melalui ruang dialog terbuka. Brigjen Solihin memastikan bahwa kepolisian terus bergerak melakukan penertiban, meskipun dihadapkan pada sejumlah kendala seperti luasnya wilayah pengawasan dan mobilitas pelaku yang kerap berpindah lokasi.

Menjawab desakan terkait keterlibatan pemodal dan aktor intelektual, Wakapolda menegaskan komitmen institusinya untuk tidak pandang bulu. Ia memastikan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat mendanai dan membekingi tambang ilegal akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui penyelidikan yang objektif.

Aksi demonstrasi dan dialog terbuka tersebut berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif hingga massa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB setelah seluruh aspirasi mereka ditampung oleh pihak kepolisian.