Ancaman Siber Melonjak, OJK Minta Bank Siaga 24 Jam

Sumbar.akurat.co Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh bank meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang belakangan meningkat di berbagai negara. Perbankan diminta memantau sistem selama 24 jam dan segera mengambil tindakan apabila menemukan aktivitas atau transaksi mencurigakan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pengawas teknologi informasi OJK telah berkoordinasi dengan tim IT perbankan sejak Jumat (6/11/2026). OJK juga telah mengirimkan surat kepada manajemen bank untuk memperketat pengamanan sistem dan menyiapkan langkah pencegahan.

Dian memastikan kondisi perbankan nasional sejauh ini masih aman. Kendati demikian, bank diminta tidak mengendurkan pengawasan, termasuk menghentikan sementara transaksi yang terindikasi tidak wajar hingga proses klarifikasi selesai.

"So far aman ya," kata Dian,

Baca Juga: Pengurus IAEI Sumbar 2026–2031 Dilantik, Perkuat Kolaborasi Ekonomi Pesantren dan Wisata Halal

Peningkatan kewaspadaan tersebut berlangsung di tengah tingginya aktivitas ancaman siber di Indonesia. Berdasarkan data FortiGuard Labs yang diakses Katadata pada Senin (9/11) pukul 07.00 WIB, sekitar 1,6 juta upaya serangan siber terdeteksi dalam 24 jam terakhir.

Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbesar dengan sekitar 711.000 aktivitas. Berikutnya sektor teknologi mencatat 387.000 aktivitas, sedangkan pemerintahan sekitar 122.000 aktivitas.

Meski angkanya cukup besar, data tersebut tidak menunjukkan jumlah sistem yang berhasil diretas. Aktivitas yang tercatat merupakan upaya serangan yang terdeteksi dan diblokir oleh sistem pemantauan keamanan siber.

Ancaman terhadap lembaga keuangan juga terjadi di luar negeri. Bank Prancis, Crédit Mutuel Arkéa, mengungkap serangan siber yang menyebabkan transaksi ilegal senilai sekitar 100 juta euro pada awal November 2026. Serangan tersebut menggunakan rekening milik bank, sementara dana nasabah dinyatakan tidak terdampak.

Bagi dunia usaha, risiko kejahatan digital juga muncul melalui manipulasi transaksi. Pada Agustus 2026, PPATK bersama Bareskrim Polri mengungkap penipuan email bisnis lintas negara yang menyebabkan perusahaan asal Amerika Serikat mentransfer dana sekitar US$350.325 atau Rp5,6 miliar ke rekening yang disiapkan pelaku di Indonesia.

Kasus itu memperlihatkan bagaimana pelaku memanfaatkan komunikasi bisnis yang tampak resmi untuk mengalihkan pembayaran, tanpa harus membobol rekening korban secara langsung.

Dari sisi pengawasan, Bank Indonesia telah memberlakukan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 29 Tahun 2026 yang mempertegas ketentuan keamanan sistem informasi dan sanksi pelaporan insiden siber bagi penyelenggara yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam ketentuan tersebut, notifikasi awal insiden wajib disampaikan paling lambat satu jam setelah diketahui, sedangkan laporan insiden paling lambat tiga hari kalender setelah kejadian.

Di tengah meningkatnya ancaman siber, pelaku usaha perlu memperketat verifikasi instruksi pembayaran, khususnya apabila terdapat perubahan rekening tujuan. Sementara itu, masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi pembobolan bank yang belum dikonfirmasi otoritas resmi.