Korupsi Proyek Pelabuhan Mentawai Rp17 Miliar, Kejati Sumbar Tahan AZ selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Sumbar.akurat.co - Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) bergerak cepat dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Pelabuhan Mentawai.

Kejati Sumatera Barat menahan AZ yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) usai penyidik menilai alat bukti terpenuhi pada hari Selasa (23/6/2026).

Penyidik menduga tersangka bekerjasama dengan almarhum BS selaku penyedia pekerjaan yang menjabat Direktur Utama PT Hari Jadi Sukses.

Kemudian, BU yang bertindak sebagai konsultan supervisi melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Arjuna, mengatakan tersangka ditahan karena melakukan perubahan pergeseran titik lokasi pembangunan tanpa didukung studi kelayakan teknis maupun kajian teknis yang memadai.

“Tersangka diduga melakukan pergeseran titik lokasi pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Labuhan Bajau tanpa didukung studi kelayakan dan kajian teknis yang memadai,” kata Arjuna saat konferensi pers, Selasa (23/6/2026). 

Selain dugaan pergeseran lokasi, tersangka juga diduga menyetujui rekapitulasi data pemancangan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan.

Baca Juga: Kejati Sumbar Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Jembatan Sikabu

"Perubahan lokasi tersebut juga tidak dituangkan ke dalam addendum tambah kurang pekerjaan (CCO), sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan dan kontrak,” ujarnya. 

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sekitar Rp17 miliar.

Kasus pembangunan pelabuhan ini sebelumnya memang telah menjadi perhatian penyidik Kejati Sumbar sejak 2025.

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp24,9 miliar.

Dalam proses penyidikan, tim telah memeriksa puluhan saksi dari unsur ASN, konsultan, pelaksana proyek hingga ahli konstruksi.

Proyek tersebut juga sempat menjadi sorotan karena fasilitas dermaga dilaporkan mengalami kerusakan dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Dalam perkembangan penyidikan terbaru, penyidik juga telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp40 juta yang berasal dari pengembalian kerugian keuangan negara.

Selanjutnya, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Anak Air Kelas IIB Padang.

“Terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Anak Air Kelas IIB Padang, terhitung sejak 23 Juni hingga 12 Juli 2026 untuk kepentingan penyidikan,” tutupnya.