Eks Bendahara UIN Imam Bonjol Ditahan, Diduga Terima Gratifikasi Rp1,29 Miliar

Sumbar.akura.co Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan DE, mantan Bendahara Pengeluaran UIN Imam Bonjol Padang, dalam perkara dugaan gratifikasi proyek pembangunan Kampus III UIN Imam Bonjol Padang tahun 2019–2022.

DE ditahan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar pada Kamis, 18 Juni 2026. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan.

Kasus ini menyita perhatian karena berkaitan dengan proyek pembangunan fasilitas pendidikan tinggi keagamaan negeri di Sumatera Barat. Nilai uang yang diduga diterima tersangka mencapai 93.200 dolar Singapura atau sekitar Rp1,29 miliar.

Uang tersebut diduga berasal dari IM, Project Manager PT PP (Persero), yang kini telah meninggal dunia. Dalam konstruksi perkara, uang itu semula disebut ditujukan untuk Rektor UIN Imam Bonjol Padang.

Namun, rektor diketahui menolak pemberian tersebut. Penolakan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Setelah penolakan itu, uang semestinya dikembalikan kepada pihak pemberi atau dilaporkan sesuai mekanisme pengendalian gratifikasi.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Ketua Yayasan Diduga Jual-Beli Dapur SPPG

Penyidik menduga hal itu tidak dilakukan oleh DE. Uang tersebut tidak dikembalikan kepada pihak pemberi, tidak dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi, dan juga tidak disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyidik menduga uang itu justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

DE diketahui menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran UIN Imam Bonjol Padang pada periode 2020–2023. Posisi tersebut membuat tersangka dinilai memiliki keterkaitan dengan alur administrasi keuangan di lingkungan kampus saat proyek pembangunan berlangsung.

Untuk kepentingan penyidikan, DE ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 18 Juni hingga 7 Juli 2026. Tersangka dititipkan di Rutan Kelas IIB Padang atau Rutan Anak Air.

Dalam proses pemeriksaan, DE didampingi advokat atau penasihat hukum. Kejati Sumbar menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk melengkapi berkas perkara sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan.

Atas dugaan perbuatannya, DE disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik juga mencantumkan ketentuan pidana lain yang berkaitan dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi penyelenggara negara dan pihak yang berhubungan dengan proyek pemerintah. Setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan wajib ditolak, dikembalikan, atau dilaporkan melalui mekanisme resmi. Jika tidak, pemberian tersebut dapat berujung pada perkara pidana gratifikasi.

Meski telah ditahan, DE tetap memiliki hak hukum sebagai tersangka. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.