Kejati Sumbar Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Jembatan Sikabu

Sumbar.akurat.co  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Sikabu di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, tahun anggaran 2020.

Wakil Kepala Kejati Sumbar, Mukhlis, menyebutkan ketiga tersangka masing-masing berinisial Y, BB, dan A. Y merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat proyek berlangsung. Sementara itu, BB menjabat sebagai Direktur Utama PT Maidah Rekajaya, dan A bertindak sebagai kuasa direksi perusahaan tersebut.

Menurut Mukhlis, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi dan ahli. Pemeriksaan itu menjadi dasar bagi penyidik untuk meningkatkan status para pihak yang diduga memiliki peran dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi dan ahli,” ujar Mukhlis.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan Jembatan Sikabu, salah satu akses penting bagi masyarakat di Padang Pariaman. Jembatan tersebut selama ini menjadi jalur penghubung antarwilayah dan menunjang mobilitas warga, termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan, serta akses layanan kesehatan.

Berdasarkan catatan publik, pembangunan Jembatan Sikabu dikerjakan pada tahun anggaran 2020–2021 oleh PT Maidah Rekajaya dan diresmikan pada 19 Agustus 2021. Proyek ini kemudian menjadi sorotan setelah kondisi jembatan dilaporkan bermasalah dan berdampak pada akses masyarakat setempat.

Meski telah menetapkan tersangka, Kejati Sumbar belum memerinci nilai kerugian negara maupun konstruksi perkara secara lengkap. Informasi mengenai hasil audit, modus dugaan penyimpangan, serta kemungkinan penahanan para tersangka masih menunggu keterangan resmi lanjutan dari penyidik.

Kejati Sumbar memastikan proses hukum terhadap para tersangka akan berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Penyidik juga masih berpeluang mendalami keterangan tambahan apabila ditemukan bukti baru dalam proses penyidikan.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka tetap memiliki hak hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kejati Sumbar menyatakan penyidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam proyek tersebut kepada publik setelah berkas perkara rampung.