Tragedi Ekologis Sumatra Telan Kerugian Triliunan, LBH Padang Bongkar Fakta Monopoli Lahan ke PBB

akurat.sumbar.co - Malapetaka ekologis yang memporak-porandakan wilayah Sumatra pada akhir 2025 ternyata menyisakan kerugian ekonomi yang sangat fatal. Fakta ini secara gamblang dibeberkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam laporannya kepada Dewan HAM PBB.

Dalam dokumen tersebut, LBH Padang menyoroti rasionalitas finansial pemerintah yang dinilai sangat memprihatinkan. Kerusakan infrastruktur dan sawah rakyat akibat banjir dilaporkan menelan kerugian materiil hingga Rp2,2 triliun, serta memicu kontraksi PDB nasional sebesar Rp68,67 triliun.

Angka kehancuran ini jauh melampaui pendapatan daerah dari sektor ekstraktif. LBH Padang mencontohkan, kerugian ekonomi di Provinsi Aceh yang mencapai Rp2,04 triliun bernilai lebih dari dua kali lipat seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan tahunannya yang hanya berada di angka Rp929 miliar.

Kondisi ini membuktikan bahwa negara dinilai melindungi keuntungan segelintir korporasi, sementara beban kerugiannya ditimpakan kepada masyarakat di kawasan hilir. Hal ini sejalan dengan data deforestasi masif yang turut diserahkan ke PBB.

Sejak 1990, Pulau Sumatra tercatat kehilangan 9,19 juta hektar tutupan hutan alam akibat konversi lahan legal. Di saat bersamaan, perkebunan kelapa sawit korporasi melonjak drastis hingga 480 persen menjadi 6,22 juta hektar pada 2024.

“Negara terbukti menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) dan izin tambang di wilayah tangkapan air sensitif di sepanjang punggung Bukit Barisan. Akibatnya, fungsi hutan hilang dan memicu banjir yang melumpuhkan 102 Daerah Aliran Sungai di tiga provinsi sekaligus,” urai laporan resmi LBH Padang.

Lebih ironis lagi, data menunjukkan adanya ketimpangan agraria yang ekstrem. Sebanyak 99,98% petani subsisten dibiarkan bertahan di atas lahan rawan bencana, sementara 96 entitas korporasi bebas memonopoli lebih dari 380.000 hektar wilayah hulu paling subur di Sumatra.

Berangkat dari temuan ini, LBH Padang mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit spasial menyeluruh dan memoratorium izin industri ekstraktif di wilayah hulu.