DPP IKM Siap Ambil Langkah Hukum usai Abu Janda Sebut Sumbar Barbar dan Intoleran

Sumbar.akurat.co - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) mempertimbangkan mengambil langkah hukum terkait pernyataan Permadi Arya alias Abu Janda yang menyebut Sumatera Barat bar - bar dan sebagai daerah intoleran.

Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari kalangan masyarakat Minang karena dinilai menyudutkan Sumatera Barat dan berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Dalam potongan pernyataannya yang beredar, Abu Janda mengatakan:

“Tiga tahun terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu, kristen fobia itu atau sentimen anti kristen-lah itu lumayan parah di negara kita. Tidak di semua wilayah, wilayah tengah dan timur lumayan kondusif, banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian Barat di WIB, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara sama yang paling ujung saja tidak mudah namanya lah.”

Abu Janda juga menyampaikan ada dua wilayah yang menurutnya barbar terkait kasus intoleran.

“Nah itu (kasus intoleran) yang satu di Jabar satu lagi di Sumbar, saya gak tahu nih yang ada barbar-nya ini. Saya juga aneh gitu yang ada barbar-nya kok banyak ya,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menegaskan tudingan yang dilontarkan Abu Janda tidak mencerminkan kondisi masyarakat Minangkabau yang selama ini hidup berdampingan dalam keberagaman.

“Pernyataan tersebut sangat melukai hati masyarakat Minang di seluruh Indonesia maupun di rantau,” kata Braditi Moulevey dikutip dari situs resmi IKM.

Menurutnya, masyarakat Sumatera Barat dikenal menjunjung tinggi adat, budaya, serta nilai toleransi dalam kehidupan sosial.

Dalam pernyataan resminya, DPP IKM juga menilai narasi yang disampaikan Abu Janda dapat memicu konflik sosial apabila tidak disikapi secara bijak.

“Tuduhan itu menyesatkan dan bisa memicu perpecahan,” ujar Braditi Moulevey.

Ia menjelaskan Sumatera Barat memiliki sejarah panjang toleransi antarumat beragama. Bahkan sejumlah tokoh nasional lintas agama lahir dari Ranah Minang.

Dalam materi pernyataan resmi DPP IKM disebutkan tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Agus Salim, Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir hingga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menjadi bagian dari sejarah besar Minangkabau yang menjunjung persatuan dan kebangsaan.

Baca Juga: Dugaan Jual Beli Titik SPPG, Wakil Kepala BGN koordinasi dengan Bareskrim Polri

Selain itu, DPP IKM turut menyoroti pernyataan Abu Janda yang membandingkan Sumatera Barat dengan wilayah lain terkait isu intoleransi.

Braditi Moulevey menilai generalisasi terhadap masyarakat Minang merupakan hal yang tidak tepat karena kondisi sosial di Sumatera Barat selama ini tetap menjunjung kehidupan yang damai dan terbuka.

“Jangan asal bicara! Harus riset dan mengenal wilayah sebelum menyebut Sumbar itu intoleran,” tegasnya.

DPP IKM juga menegaskan pihaknya tengah mempelajari kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

“Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pernyataan yang dinilai merugikan marwah masyarakat Minangkabau,” kata Braditi Moulevey.

Meski demikian, organisasi perantau Minang terbesar itu meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing provokasi di media sosial.

DPP IKM mengajak seluruh masyarakat Minangkabau, baik di Ranah Minang maupun di perantauan, untuk tetap menjaga persatuan dan tidak memperkeruh situasi.

“Jaga kerukunan, tolak provokasi, rawat persatuan bangsa,” tegas DPP IKM dalam pernyataan resminya.

Polemik ini bermula setelah video pernyataan Abu Janda terkait Sumatera Barat beredar luas di media sosial dan memicu berbagai tanggapan publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Abu Janda terkait respons dan rencana langkah hukum dari DPP IKM.