Polemik Film Dokumenter Pesta Babi, KPID Sumbar : itu di Luar Ranah KPID

Sumbar.akurat.co - Polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi terus menuai perhatian publik di berbagai daerah di Indonesia.

Sejumlah agenda nonton bareng dan diskusi film tersebut bahkan sempat dibubarkan di beberapa kampus maupun ruang publik.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, Noval Wiska menegaskan bahwa pemutaran film maupun kegiatan nobar berada di luar kewenangan KPID.

"Nobar dan pemutaran film Pesta Babi berada di luar ranah KPID, kewenangan KPID hanya konten siaran dan terbatas di TV serta radio. Jika pemutaran tersebut ditayangkan pada televisi, baru KPID bisa melakukan pengawasan,” ujar Noval Wiska kepada wartawan AKURAT SUMBAR.

Meski demikian, Noval menilai film dokumenter tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin negara.

Baca Juga: Breaking! Listrik Padam Massal di Sumatera, PLN Ungkap Penyebab Sumbar Terkena Blackout Mendadak

Ia menilai, keberadaan film tersebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Kebebasan itu dijamin oleh negara karena bagian dari HAM.

Nov menambahkan, film dokumenter pada dasarnya lahir dari proses riset dan kerap menjadi medium kritik sosial terhadap kebijakan negara.

“Film itu konsepnya dokumenter dan telah melalui riset. Banyak film lain yang sebenarnya menjadi media untuk protes terhadap negara, jadi Pesta Babi dianggap sebagai bagian dari hak masyarakat untuk bersuara,” ujarnya.

Namun Noval mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas hukum.

“Tapi ketika pembahasan atau diskusi mengarah pada praktik makar dan melanggar undang-undang, itu baru dapat dikatakan salah,” tegasnya.