Breaking News: DPP IKM Resmi Laporkan Abu Janda ke Bareskrim soal Ucapan “Sumbar Barbar”

Sumbar.akurat.co - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM) resmi melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri, Selasa (26/5/2026).

Laporan tersebut dilayangkan setelah video pidato Abu Janda beredar luas di media sosial.

Dalam pidato itu, Abu Janda menyinggung sejumlah wilayah di Indonesia yang menurutnya memiliki tingkat intoleransi tinggi terhadap umat Kristen. Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang disebut sebanyak dua kali.

Kontroversi semakin memanas ketika Abu Janda mengaitkan kata “barbar” dengan (Sumbar) dan Jawa Barat (Jabar).

Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat Minangkabau, termasuk kalangan perantau Minang di sejumlah wilayah Indonesia.

Menindaklanjuti polemik itu, DPP IKM akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri.

Baca Juga: DPP IKM Siap Ambil Langkah Hukum usai Abu Janda Sebut Sumbar Barbar dan Intoleran

Laporan itu telah diterima pihak kepolisian dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim.

Sekretaris Jenderal DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, mengatakan pelaporan itu dilakukan karena pernyataan Abu Janda dianggap menyakiti perasaan masyarakat Minangkabau dan dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Laporan terhadap dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Permadi Arya alias Abu Janda. Beliau diduga menyampaikan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sumbar dengan menyebut ‘suku barbar’,” ujarnya dikutip pada situs resmi IKM).

Ia menilai ucapan Abu Janda telah masuk ke ranah yang dapat memunculkan stigma negatif terhadap masyarakat Sumatera Barat.

Braditi Moulevey Rajo Mudo juga menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Karena itu, DPP IKM berharap laporan tersebut diproses secara profesional dan objektif tanpa perlakuan istimewa kepada siapa pun.

“Dipastikan di pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak ada yang kebal hukum. Artinya, kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum,” kata pria yang akrab disapa Levi tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum DPP IKM, Defrizal Djamaris, menegaskan, laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA.

Baca Juga: Dugaan Jual Beli Titik SPPG, Wakil Kepala BGN koordinasi dengan Bareskrim Polri

Menurut Defrizal, objek laporan adalah pidato Abu Janda yang diduga disampaikan di luar negeri, tepatnya di Philadelphia, Amerika Serikat.

“Kami laporkan dengan dugaan Pasal 242 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Objeknya adalah pidato saudara Permadi Arya yang diduga dilakukan di luar negeri, kemungkinan di Philadelphia, Amerika Serikat,” ujar Defrizal.

Ia menyoroti penggunaan istilah “barbar” yang dinilai memiliki makna sangat negatif jika dilekatkan pada kelompok masyarakat tertentu.

Menurut Defrizal, istilah tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang tidak sederhana dan dapat menimbulkan stigma serius terhadap masyarakat yang disebut.

“Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari barbar itu jelas ya bahwa tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban,” katanya.

Dalam laporan tersebut, DPP IKM menyerahkan barang bukti berupa video pidato Abu Janda berdurasi sekitar sembilan menit ke Bareskrim Polri.

DPP IKM berharap kepolisian dapat menangani perkara tersebut secara terbuka, profesional, dan proporsional.