KPK Soroti Dana MBG Rp12 Triliun Mengendap di Rekening Yayasan, Tata Kelola Program Dinilai Lemah

Sumbar.akurat.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan sekitar Rp12 triliun dana program tersebut mengendap di rekening yayasan selama 2025.

Temuan itu muncul dalam kajian KPK terhadap pelaksanaan program prioritas nasional pada tahun 2025 memiliki total anggaran mencapai Rp85 triliun untuk MBG.

KPK menilai mekanisme penyaluran anggaran masih menyimpan sejumlah celah yang berpotensi menimbulkan inefisiensi hingga risiko penyimpangan.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan realisasi penyerapan anggaran MBG sepanjang 2025 baru berada di kisaran 60 persen.

Sementara sisa dana yang belum digunakan masih tersimpan di rekening yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Dari Rp85 triliun anggaran untuk MBG, yang terserap itu hanya 60 koma sekian persen. Artinya, ada duit yang mengendap di akunnya si yayasan,” kata Aminudin dalam diskusi KPK bersama jurnalis, Rabu (20/5/2026) malam.

Menurutnya, hal ini terjadi karena mekanisme pencairan anggaran dilakukan secara berkala tanpa mempertimbangkan saldo yang masih tersedia di rekening yayasan penerima.

“Begitu mengajukan SPM, transfer, transfer, transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025, ada sekitar Rp12 triliun yang mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG,” ujarnya.

Baca Juga: SKB 3 Mentri Dan Potensi Libur Panjang Moment Idul Adha Tahun 2026

KPK menilai pola tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola penganggaran dalam program MBG.

Sebab, pemerintah dinilai tetap melakukan transfer dana baru tanpa terlebih dahulu mengecek sisa dana yang belum digunakan.

“Mestinya dilihat dulu duit di yayasan tinggal berapa. Kalau memang kurang dalam batas tertentu baru ditransfer lagi,” ucap Aminudin.

Selain soal dana mengendap, KPK juga menyoroti penggunaan skema Bantuan Pemerintah (Banper) dalam penyaluran dana MBG.

Dalam mekanisme tersebut, tanggung jawab keuangan Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap selesai ketika dana telah masuk ke virtual account yayasan.

Padahal, proses penggunaan anggaran masih terus berjalan hingga ke dapur SPPG dan vendor penyedia bahan pangan.