Muswil APHTN-HAN Sumatera Barat Tetapkan Kepengurusan Periode 2026–2031

Sumbar.akurat.co — Musyawarah Wilayah (Muswil) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Sumatera Barat menetapkan kepengurusan baru untuk periode 2026–2031. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (9/10/2026) ini diikuti oleh dosen Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) dari 18 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sumatera Barat.

Muswil tersebut diselenggarakan untuk melaksanakan amanat organisasi, memperkuat kelembagaan APHTN-HAN Provinsi Sumatera Barat, serta meningkatkan sinergi di antara akademisi bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kegiatan ini juga menjadi forum penetapan kepengurusan wilayah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APHTN-HAN.

Kegiatan diawali dengan laporan sekaligus sambutan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua APHTN-HAN Sumatera Barat periode sebelumnya, Dr. Laurensius Arliman S., S.H., M.H. Selanjutnya, Muswil dibuka secara resmi oleh Dr. Hilmawan Estu Bagijo selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat (PP) APHTN-HAN.

Salah satu agenda utama Muswil adalah pemilihan kepemimpinan baru untuk menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan. Melalui proses musyawarah dan mufakat, peserta menyepakati susunan kepengurusan APHTN-HAN Wilayah Sumatera Barat periode 2026–2031.

Adapun susunan pengurus yang terpilih, yakni Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. sebagai Ketua, Dr. Laurensius Arliman S., S.H., M.H. sebagai Sekretaris, dan Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. sebagai Bendahara.

Proses pemilihan dilaksanakan secara daring dengan dihadiri 27 anggota aktif yang memiliki hak suara dan 14 peserta peninjau. Sesuai dengan ketentuan organisasi, hak suara dan hak untuk dipilih diberikan kepada dosen yang telah menjadi anggota APHTN-HAN. Sementara itu, dosen yang belum terdaftar sebagai anggota mengikuti kegiatan sebagai peninjau dan diharapkan segera bergabung agar dapat berpartisipasi lebih luas dalam kegiatan serta pengembangan organisasi.

Keikutsertaan akademisi dari 18 perguruan tinggi dalam Muswil ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas perguruan tinggi untuk memperkuat pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Sumatera Barat. Melalui forum tersebut, para akademisi memiliki ruang untuk membangun komunikasi, menyelaraskan agenda organisasi, serta mendorong kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan hukum.

Terbentuknya kepengurusan baru periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan partisipasi anggota, dan merealisasikan program kerja yang berorientasi pada pengembangan kapasitas akademisi serta peningkatan kualitas kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Dengan kepengurusan yang baru, APHTN-HAN Wilayah Sumatera Barat diharapkan semakin aktif menjalankan peran sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi para pengajar hukum, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.