Dana Pemulihan Sumatera Tembus Rp100,1 T, Sumbar Kebagian Berapa?

Sumbar.akurat.co - Pemulihan pascabencana yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025 belum sepenuhnya selesai. Sejumlah bantuan kepada warga masih dalam proses penyaluran ketika galodo kembali menerjang Arosuka, Kabupaten Solok, pada Senin (21/9/2026) malam.

Data pemerintah per 15 September 2026 menunjukkan bantuan isi hunian bagi korban bencana di Sumbar dialokasikan sebesar Rp17,61 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp10,176 miliar atau 57,79 persen telah terealisasi untuk 5.870 keluarga.

Penyaluran jaminan hidup mencapai Rp21,05 miliar dari alokasi Rp27,91 miliar atau 75,44 persen. Sementara itu, stimulan ekonomi baru terealisasi sebesar Rp16,96 miliar dari anggaran Rp29,35 miliar, yaitu 57,79%.

Tidak semua sektor bergerak dengan kecepatan yang sama. Pemulihan pasar rakyat di Sumbar tercatat telah rampung. Sebanyak 26 pasar terdampak kembali beroperasi. Rehabilitasi 3.902 hektare sawah juga dilaporkan telah selesai seluruhnya. Layanan listrik, BBM, elpiji dan internet telah kembali normal.

Pemerintah pusat juga menambah ruang fiskal daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD). Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mencatat bahwa Sumbar memperoleh tambahan TKD sebesar Rp2,63 triliun pada tahun 2026.

Dana itu merupakan bagian dari tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyalurannya dilakukan dalam tiga tahap dan telah selesai pada 4 Mei 2026. Sumbar mendapat Rp2,63 triliun, Sumatera Utara Rp6,35 triliun dan Aceh Rp1,65 triliun.

Angka Rp2,63 triliun tersebut tidak sama dengan bantuan isi hunian, jaminan hidup, maupun stimulus ekonomi. TKD masuk melalui skema transfer fiskal kepada pemerintah daerah, antara lain dalam bentuk Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Penggunaannya mencakup penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, layanan dasar, dan kebutuhan mendesak di daerah.

Baca Juga: Galodo Solok, 1 Tewas dan 1 Masih Hilang, 100 Rumah Terdampak

Besarnya kebutuhan pemulihan Sumbar terlihat dari nilai kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana pada akhir November 2025. Pemprov Sumbar mencatat kerusakan dan kerugian mencapai Rp33,5 triliun. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi kemudian diperkirakan sebesar Rp21,44 triliun. Wilayah yang terdampak, termasuk Padang, Agam, dan Padang Pariaman, menyumbang sekitar 40 persen dari PDRB Sumatera Barat.

Di tengah proses tersebut, bencana kembali datang.

Galodo menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sekitar pukul 19.30 WIB, Senin (21/9). Hujan berintensitas tinggi membawa material lumpur, batu dan kayu hingga memasuki permukiman serta Kompleks Perkantoran Bupati Solok di Arosuka.

BNPB mencatat sekitar 100 rumah terdampak. Dua kantor pemerintahan mengalami kerusakan berat dan sembilan lainnya mengalami kerusakan ringan. Satu fasilitas kesehatan ikut terdampak, sementara jembatan di jalur utama Arosuka sempat terputus. Sebanyak 21 mobil dan 7 sepeda motor juga tercatat terdampak.

Seorang warga ditemukan meninggal dunia. Hingga Kamis (24/9) pagi, tim gabungan masih mencari satu korban lainnya yang belum ditemukan. Data terbaru pemerintah daerah juga mencatat 240 warga di tiga kawasan perumahan Arosuka terdampak, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.

Akses utama Padang-Solok yang sebelumnya terganggu material banjir sudah dapat dilalui kendaraan dari dua arah sejak Rabu (23/9). Pembersihan jalan dan penanganan di sejumlah titik masih berlangsung.

BNPB juga telah turun ke lokasi. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyatakan pemerintah pusat siap memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dalam penanganan dampak banjir bandang tersebut.

Bencana di Solok menambah beban pemulihan Sumbar, sementara rehabilitasi akibat bencana sebelumnya masih berlangsung.

Secara nasional, pemerintah menyiapkan Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat selama tiga tahun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu (23/9) mengatakan Kementerian Keuangan telah menyetujui sekitar Rp38,5 triliun untuk program yang ditangani oleh 25 kementerian dan lembaga.

Program tersebut mencakup pendidikan, jalan dan jembatan, kesehatan, pertanian, perikanan serta sektor lain yang terdampak. Pemerintah meminta kementerian dan lembaga untuk melaporkan perkembangan pekerjaan secara berkala agar program pusat dapat disinkronkan dengan kebutuhan daerah.

Bagi Sumatera Barat, tantangannya kini bertambah: menuntaskan rehabilitasi pasca bencana 2025 sambil menangani kerusakan baru akibat galodo di Kabupaten Solok.