Hutan Tidak Punya Korek Api

Sumbar.akurat.co Setiap musim kemarau memanjang, Indonesia seolah memasuki musim lain yang sudah terlalu akrab: musim asap. Langit menguning, matahari kehilangan terang, anak-anak berangkat sekolah dengan masker, penerbangan terganggu, dan orang tua mulai mencemaskan batuk yang tak kunjung reda. Pemerintah sibuk memadamkan api. Helikopter diterbangkan. Hujan ditunggu.

Hutan  tidak punya korek api.

Dari mana api bermula, siapa yang menguasai lahannya, siapa yang bertanggung jawab menjaganya, dan apakah ada kepentingan ekonomi di balik perubahan bentang lahan tersebut.

Baca Juga: Asap Karhutla Mengepul, Kepala Daerah Malah Cuti, GMNI Soroti Skala Prioritas Pemimpin

September 2026. Data SiPongi Kementerian Kehutanan per 3 September pukul 21.19 WIB masih mendeteksi 688 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di seluruh Indonesia. Kementerian sendiri mengingatkan bahwa hotspot tidak otomatis berarti kebakaran aktif, tetapi data tersebut menjadi dasar verifikasi lapangan dan respons cepat. Konsentrasi pengawasan terutama berada di Kalimantan serta beberapa wilayah di Sumatera. Pemerintah bahkan menyebut September sebagai puncak musim karhutla tahun ini.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan perangkat untuk mencegah kebakaran. Pemerintahan hadir hingga tingkat desa. Ada dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, BPBD, Manggala Agni, polisi kehutanan, kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Teknologi satelit bahkan dapat mendeteksi titik panas ketika masyarakat di kota belum mencium asap.

Dengan kemampuan sebesar itu, keberhasilan pemerintah semestinya tidak diukur dari banyaknya helikopter yang diterbangkan setelah api membesar. Water bombing diperlukan. Operasi modifikasi cuaca juga diperlukan dalam kondisi tertentu. Namun, itu semua adalah respons setelah kebakaran terjadi.

Perkembangan penegakan hukum pada awal September juga menunjukkan bahwa karhutla tidak dapat terus dipahami hanya sebagai urusan cuaca. Pada 4 September 2026, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada lima pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Barat setelah ditemukan dugaan karhutla di areal konsesi masing-masing. Jika angka yang diumumkan pemerintah dijumlahkan, luas area yang terbakar di lima konsesi tersebut mencapai sekitar 2.568,7 hektare. Pemerintah menyatakan proses hukum dapat berlanjut ke ranah pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Tentu harus dibedakan dengan tegas antara kawasan yang terbakar dan perbuatan membakar. Konsesi yang terbakar tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan sengaja membakar. Negara hukum membutuhkan bukti, hubungan sebab-akibat, serta pemeriksaan atas kemungkinan kesengajaan maupun kelalaian.

Prinsip kehati-hatian hukum jangan dijadikan alasan untuk berhenti bertanya.

Jika kebakaran berkaitan dengan pembukaan atau pemanfaatan lahan, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai kepentingannya. Jangan hanya mencari orang yang paling dekat dengan api. Telusuri siapa yang menguasai lahan, bagaimana pengawasannya, siapa yang memperoleh manfaat ekonominya, serta apakah kewajiban pencegahan telah dilaksanakan.

Baca Juga: Kapolda Riau dan Pangdam Cek Karhutla Siak, Empat Wilayah Jadi Atensi

Membuka lahan dengan api dapat menjadi lebih murah bagi para pelaku usaha. Namun sesuatu yang murah bagi pelaku belum tentu murah bagi negara. Ketika api meluas, pemerintah membayar biaya pemadaman. Personel dikerahkan. Pesawat dan helikopter diterbangkan. Rumah sakit dan puskesmas menanggung beban pasien tambahan. Sekolah terganggu. Penerbangan tertunda. Produktivitas masyarakat ikut turun.

Dalam ekonomi, hal ini disebut eksternalitas negatif. Biaya yang seharusnya melekat pada suatu kegiatan ekonomi justru dibebankan kepada pihak lain. Dengan kata lain, biaya pembukaan lahan mungkin tampak murah karena sebagian tagihannya ditanggung oleh masyarakat.

Indonesia sudah pernah menerima tagihan yang sangat besar. Bank Dunia menghitung bahwa kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menyebabkan kerugian sedikitnya 16,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp221 triliun pada saat itu, setara dengan 1,9 persen dari produk domestik bruto Indonesia. Nilainya bahkan lebih dari dua kali biaya rekonstruksi Aceh setelah tsunami 2004.

Kerugian nyata akibat karhutla

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa per 27 Agustus 2026, karhutla berdampak pada lebih dari 10,67 juta penduduk di tujuh provinsi. Kasus infeksi saluran pernapasan akut yang tercatat secara kumulatif mencapai 13.449 kasus di 63 kabupaten dan kota. Anak-anak, ibu hamil, lansia serta penderita gangguan pernapasan termasuk kelompok yang harus mendapat perhatian khusus.

Indonesia sedang berbicara tentang Generasi Emas 2045. Pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki gizi anak, menekan stunting, meningkatkan mutu sekolah dan menyiapkan sumber daya manusia unggul. Namun, seluruh ikhtiar itu akan kehilangan sebagian maknanya apabila pada musim tertentu anak-anak harus tumbuh dalam udara yang tidak sehat.

Generasi emas membutuhkan pendidikan yang baik, tetapi mereka juga membutuhkan paru-paru yang sehat.

Karena itu, karhutla seharusnya tidak lagi dilihat semata-mata sebagai agenda pemadaman. Paradigmanya harus digeser ke arah pencegahan, tanggung jawab berupa hukuman yang berat.

Setiap kebakaran besar perlu berakhir dengan audit yang jelas: bagaimana api bermula, siapa yang menguasai kawasan, apakah kewajiban pencegahan telah dijalankan, berapa kerugian lingkungan dan sosial yang terjadi, serta siapa yang wajib membayar pemulihannya. Data konsesi yang terbakar, hasil pemeriksaan, dan sanksi juga perlu dibuka sejauh yang diperbolehkan oleh hukum. Transparansi penting karena hutan merupakan kepentingan publik.

Yang juga harus diubah adalah perhitungan ekonominya. Pelanggaran harus dibuat jauh lebih mahal daripada kepatuhan. Selama membakar atau membiarkan kebakaran masih lebih murah daripada menjaga kawasan dengan benar, insentif ekonominya tidak akan berubah.

Sekarang hujan mungkin mulai turun di sebagian wilayah. Asap perlahan berkurang. Beberapa pekan ke depan, berita tentang karhutla mungkin tenggelam oleh isu lain. Justru pada saat seperti itulah pekerjaan sebenarnya dimulai. Jangan menunggu musim kemarau berikutnya untuk kembali membicarakan pencegahan.

Berapa kali lagi Sumatera dan Kalimantan harus mengalami cerita yang sama sebelum pencegahan benar-benar menjadi lebih penting daripada pemadaman? Berapa lama lagi masyarakat harus membayar biaya kesehatan dan ekonomi akibat kebakaran yang seharusnya dapat dicegah?

Kemarau memang menyediakan keadaan bagi api untuk membesar. Tetapi jika kebakaran terus berulang, jangan hanya menengadah ke langit sambil mencari hujan. Periksa apa yang terjadi di darat.

Hujan dapat memadamkan api selama satu musim. Hukum, pengawasan dan keberanian pemerintahlah yang harus memastikan api yang sama tidak kembali pada musim berikutnya.