Sumbar

Soroti Dugaan Kekerasan di UFDK, GMNI Kecewa Wali Kota dan DPRD Bukittinggi Absen Temui Massa

Iqbal Rizkyka | 28 Juli 2026, 11:20 WIB
Soroti Dugaan Kekerasan di UFDK, GMNI Kecewa Wali Kota dan DPRD Bukittinggi Absen Temui Massa
Aksi UFDK (27/7) / Akurat.co

sumbar.akurat.co —Gelombang protes terkait dugaan tindakan represif oknum Satpol PP di kawasan Universitas Fort De Kock (UFDK) terus berlanjut.

Kali ini, aksi unjuk rasa digelar oleh elemen mahasiswa dan masyarakat di depan Kantor DPRD Kota Bukittinggi pada Senin (27/7/2026).

Massa mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk segera mengambil langkah nyata agar proses hukum berjalan secara terbuka dan akuntabel.

Namun, jalannya demonstrasi ini diwarnai rasa kecewa yang mendalam dari para peserta aksi terhadap para pemangku kebijakan.

Kekecewaan tersebut memuncak lantaran tidak ada satu pun anggota DPRD maupun Wali Kota Bukittinggi yang hadir untuk menemui para demonstran.

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bukittinggi, Putra Rahmad Yudi, secara terbuka menyayangkan absennya para pejabat daerah tersebut.

Menurut Putra, ketidakhadiran pemerintah daerah dan wakil rakyat menunjukkan minimnya respons terhadap aspirasi yang dibawa oleh masyarakat.

“Sikap ini mencerminkan kurangnya keseriusan dalam merespons tuntutan masyarakat yang meminta keadilan atas dugaan tindakan kekerasan,” ujar Putra Rahmad Yudi.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris GMNI Bukittinggi, Fanky Albest, menegaskan bahwa elemen mahasiswa akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Pria yang akrab disapa Bung Fanky ini memastikan bahwa gerakan protes tidak akan berhenti jika belum ada langkah konkret dari pemerintah dan kepolisian.

“Selama belum ada kejelasan dan pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan yang terjadi, kami memastikan gerakan ini akan terus berlanjut dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat,” tegas Fanky.

Ia juga menuntut agar penegakan hukum terkait insiden di lingkungan pendidikan tersebut dapat dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa ada pihak yang dilindungi.

Hingga aksi massa berakhir dan membubarkan diri, belum ada satupun perwakilan resmi dari Pemko maupun DPRD Bukittinggi yang memberikan tanggapan langsung kepada massa aksi.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.