Sumbar

Ada Masalah Makan Bergizi Gratis? Guru Kini Bisa Lapor Langsung ke BGN

Annisa Paramesti | 13 Agustus 2026, 15:20 WIB
Ada Masalah Makan Bergizi Gratis? Guru Kini Bisa Lapor Langsung ke BGN
Kepala BGN, Sudaryono, menyebut SLHS sebagai komitmen dalam menjaga mutu Program MBG. - Foto: Humas BGN

Sumbar.akurat.co – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membuka ruang komunikasi khusus bagi para guru di sekolah penerima manfaat.

Kanal tersebut disiapkan agar guru dapat menyampaikan keluhan, kritik maupun masukan apabila menemukan persoalan dalam makanan yang diterima siswa maupun proses pendistribusian MBG di sekolah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan program di tingkat lapangan. Guru dinilai memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan siswa dan turut mendampingi pelaksanaan MBG setiap hari.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan keterlibatan guru diperlukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi pelaksanaan program di sekolah.

“Dengan melibatkan guru merupakan salah satu hal yang penting, karena yang menerima pendistribusian secara langsung dan mereka mendampingi para murid dalam pelaksaan MBG ini secara langsung”, Ujar Sudaryono.

Melalui kanal komunikasi tersebut, laporan dari guru dapat menjadi bahan bagi BGN untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.

Termasuk apabila terdapat makanan yang dinilai kurang layak maupun proses distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Guru Bisa Sampaikan Keluhan MBG

Dalam kegiatan Kick Off Webinar Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru yang digelar BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Sudaryono menyampaikan bahwa guru dapat melaporkan kondisi makanan maupun distribusi yang dinilai tidak sesuai.

Keluhan tersebut nantinya dapat disampaikan melalui email [email protected] atau saluran komunikasi khusus yang disediakan BGN.

Berdasarkan laporan yang diterima, BGN dapat melakukan tindak lanjut terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi makanan MBG.

Jika ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di sekolah, BGN dapat meminta SPPG melakukan perbaikan.

Keterlibatan guru diharapkan membuat pengawasan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan internal BGN. Informasi dari sekolah dapat menjadi bahan evaluasi berdasarkan kondisi yang benar-benar ditemukan penerima manfaat.

Baca Juga: Nanik S Deyang Mundur sebagai Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

BGN Sebelumnya Sudah Libatkan Guru dalam Pengawasan

Pelibatan guru dalam pengawasan kualitas MBG sebenarnya telah dilakukan BGN melalui sistem digital.

Pada Mei 2026, BGN meluncurkan aplikasi Reviu MBG yang memungkinkan penerima manfaat memberikan penilaian terhadap makanan secara langsung di lapangan.

Guru yang ditunjuk sebagai PIC penerima manfaat termasuk pengguna aplikasi tersebut. Penilaian dilakukan terhadap sejumlah aspek, seperti ketepatan waktu makanan tiba, aroma, rasa dan variasi menu.

Dengan mekanisme tersebut, BGN dapat memperoleh gambaran lebih cepat mengenai kondisi makanan setelah sampai di sekolah.

Data yang masuk kemudian dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG.

Sistem tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya BGN membangun pengawasan yang melibatkan pihak di luar pengelola dapur MBG.

Pengawasan Kualitas Makanan Diperketat

Penguatan pengawasan menjadi perhatian BGN setelah sebelumnya ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG.

Pada Februari 2026, BGN melaporkan telah menghentikan sementara operasional 47 SPPG hingga hari kesembilan evaluasi nasional. Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan berbagai persoalan terkait mutu dan kelayakan makanan, antara lain roti berjamur, buah busuk, lauk basi hingga telur yang mentah atau busuk.

BGN kemudian terus memperkuat mekanisme pengawasan agar persoalan serupa dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.

Kepala BGN Sudaryono juga sebelumnya menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar akan diberikan kesempatan melakukan perbaikan. Apabila tidak mampu memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan dan operasional, dapur tersebut dapat dihentikan.

Baca Juga: Dugaan Jual Beli Titik SPPG, Wakil Kepala BGN koordinasi dengan Bareskrim Polri

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kualitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar yang ditetapkan.

Edukasi Gizi Menyasar Ratusan Ribu Guru

Selain membuka komunikasi mengenai pelaksanaan MBG, BGN juga mendorong peningkatan pemahaman guru mengenai gizi dan keamanan pangan.

Program edukasi tersebut menyasar guru dan tenaga kependidikan di sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya memperluas pengetahuan mengenai keamanan makanan yang diberikan kepada peserta didik.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, sasaran awal kegiatan mencakup 53.831 guru dan tenaga pendidikan di DKI Jakarta, 492.944 orang di Jawa Barat serta 111.525 orang di Banten.

Jika digabungkan, jumlah sasaran tersebut mencapai 658.300 guru dan tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan tersebut, guru diharapkan tidak hanya menjadi pendamping siswa saat menerima MBG, tetapi juga memiliki pemahaman mengenai aspek gizi dan keamanan pangan.

Keluhan Jadi Bahan Evaluasi

Keterlibatan guru dalam pengawasan diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi persoalan di sekolah.

Apabila makanan datang dalam kondisi yang tidak sesuai, distribusi mengalami masalah atau terdapat persoalan lain dalam pelaksanaan MBG, laporan dari sekolah dapat menjadi bahan evaluasi BGN.

Dengan adanya komunikasi langsung, persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mendapatkan tindak lanjut.

BGN juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan lain melalui aplikasi Reviu MBG. Sistem tersebut memungkinkan evaluasi dilakukan secara langsung oleh pihak penerima manfaat.

Penguatan kanal komunikasi dan sistem pemantauan tersebut diharapkan dapat membantu BGN meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG secara berkelanjutan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

A
F
Editor
Ferdinan