Sumbar

Deretan Kasus Badal Haji Fiktif dan Penggelapan Dana Kurban Jemaah Capai Miliaran Rupiah: Inisial M berhasil di Amankan

Ferdinan | 11 Juni 2026, 09:00 WIB
Deretan Kasus Badal Haji Fiktif dan Penggelapan Dana Kurban Jemaah Capai Miliaran Rupiah: Inisial M berhasil di Amankan
Suasana pelaksanaan Haji

Sumbar.akurat.co – Kementerian Haji dan Umrah melalui PPIH Arab Saudi mengungkap sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang ditindak karena terindikasi melakukan pelanggaran selama musim haji 2026.

Pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari pembayaran dam melalui jalur tidak resmi, dugaan badal haji fiktif, hingga upaya penyusupan jemaah non-prosedural.

Berdasarkan hasil pengawasan, sejumlah KBIHU yang ditindak antara lain:

  • KBIHU UH asal Malang, Melakukan pembayaran dam untuk 117 jemaah melalui mukimin. Setelah dilakukan pembinaan, dana tersebut berhasil ditarik kembali dan disetorkan melalui lembaga resmi Adahi.

  • KBIHU AH asal Kota Tegal, membayarkan dam untuk 17 jemaah melalui mukimin. Dana tersebut kemudian ditarik kembali dan dibayarkan melalui Adahi.

  • KBIHU NUP asal Kabupaten Pati, membayarkan dam bagi 40 jemaah Kloter SOC 50 melalui mukimin. Setelah pembinaan, pembayaran dam dialihkan melalui jalur resmi.

  • KBIHU AU, HW, dan WD asal Nusa Tenggara Barat, diketahui membayarkan dam melalui mukimin. KBIHU HW dan WD bersedia menarik kembali dana dan menyetorkannya ke Adahi, sedangkan KBIHU AU memilih tidak menarik kembali dana dan siap menerima konsekuensi atas tindakannya.

  • KBIHU MB pada Kloter BPN-11, selain terkait dugaan pembayaran kurban dan badal haji senilai Rp137,5 juta, juga ditemukan melakukan pembayaran dam untuk 123 jemaah melalui mukimin dengan nilai Rp246 juta. Dari praktik tersebut, pimpinan KBIHU diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp184,5 juta dan telah bersedia mengembalikan dana tersebut kepada jemaah.

  • KBIHU AF Kabupaten Purwakarta pada Kloter KJT-12, diduga terlibat praktik badal haji fiktif terhadap 140 jemaah dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. Selain itu, KBIHU tersebut juga bekerja sama dengan mukimin dalam pembayaran dam dan memperoleh keuntungan sekitar Rp103,5 juta.

  • KBIHU AR pada Kloter KJT, yang dipimpin END, juga ditemukan melakukan pembayaran dam melalui mukimin dan memperoleh keuntungan sekitar Rp87,3 juta.

Selain KBIHU, petugas juga menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang pembimbing ibadah haji Kloter BPN-10 berinisial AB terhadap jemaah KBIHU ARF asal Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Dalam kasus tersebut, pembayaran dam dari 98 jemaah dilakukan melalui mukimin dengan keuntungan yang diduga mencapai Rp98 juta.

Tim pengawas juga mengungkap adanya upaya penyusupan jemaah non-prosedural yang menggunakan identitas KBIHU AA Kabupaten Lebak.

Selain itu, ketua KBIHU AMR Jakarta Timur diduga mencoba memasuki Arafah menggunakan bus masyair untuk melaksanakan badal haji fiktif bagi 50 orang dengan total keuntungan yang diperkirakan mencapai Rp500 juta.

Menurut Ichsan Marsha, sebagian besar KBIHU yang ditemukan melakukan pelanggaran akhirnya bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan petugas.

"Melalui upaya pembinaan dan penegasan aturan oleh petugas di lapangan, sebagian besar KBIHU tersebut telah bersedia menarik kembali uang jemaah dari mukimin untuk kemudian disetorkan secara resmi ke lembaga Adahi, serta mengembalikan sisa keuntungan tidak sah kepada jemaah," jelas Ichsan.

Kementerian Haji dan Umrah menegaskan pengawasan terhadap KBIHU akan terus diperkuat guna menjaga integritas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Pemerintah mengimbau seluruh jamaah haji agar mematuhi pembayaran resmi dam melalui pemerintah serta Adahi guna menghindari pelanggaran aturan dan potensi kerugian para jamaah.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

F
Reporter
Ferdinan
F
Editor
Ferdinan