Gubernur Sumbar Berdialog dengan Aktivis: Mahyeldi Soroti PETI, BBM Subsidi hingga Pendidikan

Sumbar.akurat.co – Isu pertambangan ilegal, distribusi BBM bersubsidi, pendidikan hingga ketahanan sosial menjadi sejumlah topik yang mengemuka dalam dialog antara Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah dan para aktivis di Padang, Jumat (12/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menekankan pentingnya menyelesaikan setiap persoalan dari akar penyebabnya, bukan sekadar menangani dampak yang muncul di permukaan.

Pertemuan yang berlangsung di Sreca Coffee Eatery yang menjadi ruang diskusi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian di Sumbar.

Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Menurut Mahyeldi, upaya penanganan tambang ilegal tidak akan efektif apabila hanya berfokus pada penertiban di lokasi tambang tanpa menyentuh faktor-faktor yang mendukung aktivitas tersebut.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujar Mahyeldi.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan PETI dipandang sebagai masalah yang memiliki rantai pendukung cukup panjang.

Selain aktivitas penambangan itu sendiri, terdapat aspek distribusi energi, pengawasan lapangan, hingga keterlibatan berbagai pihak yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penanganannya.

Mahyeldi juga menilai penting untuk membedakan aktivitas pendulangan tradisional dengan pertambangan yang menggunakan alat berat.

Menurutnya, kedua aktivitas tersebut memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan dalam pengambilan kebijakan.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi menggunakan alat berat.

“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.

Pendekatan yang disampaikan Mahyeldi menunjukkan bahwa pengendalian aktivitas ilegal tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pengawasan terhadap jalur distribusi logistik yang menjadi penopang kegiatan tersebut.