Kemenkum Sumbar Gandeng NLPA Perkuat Layanan Posbankum hingga Nagari

Sumbar.akurat.co Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) memperkuat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat nagari dan desa melalui kolaborasi dengan Non-Litigation Peacemaker Association (NLPA).
Kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Kemenkum Sumbar bersama jajaran pengurus pusat NLPA di Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Padang, pada Senin (31/8/2026).
Pertemuan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Kemenkum Sumbar Alpius Sarumaha, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Funna Maulia Massaile serta jajaran tim teknis. Sementara itu, dari NLPA hadir Sekretaris Jenderal Muskinta bersama pengurus pusat.
Alpius mengatakan bahwa keberadaan Posbankum di tingkat nagari perlu terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Posbankum tidak hanya diharapkan menjadi tempat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum, tetapi juga menjadi ruang awal penyelesaian persoalan hukum di tengah masyarakat.
Menurutnya, tidak semua sengketa harus berakhir di pengadilan. Sejumlah persoalan masih dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, dan pendekatan perdamaian.
Baca Juga: Empat Pejabat Utama Polda Sumbar Berganti, dari Karo SDM hingga Kabidpropam
Karena itu, keberadaan Posbankum di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dinilai penting untuk memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi warga yang selama ini kesulitan memperoleh layanan hukum.
Kemenkum Sumbar juga mendorong pengelola Posbankum untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui keberadaan Posbankum, jenis layanan yang tersedia, serta mekanisme untuk memperoleh bantuan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen NLPA, Muskinta, mengapresiasi dukungan Kemenkum Sumbar terhadap penguatan layanan bantuan hukum nonlitigasi.
NLPA sekaligus mengusulkan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Sumatera Barat melalui mekanisme musyawarah daerah.
Pembentukan kepengurusan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi NLPA di daerah sekaligus mendukung pembinaan Posbankum dan penyelesaian sengketa melalui pendekatan damai.
Kemenkum Sumbar menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pembentukan kepengurusan NLPA di Sumatera Barat.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat Posbankum tidak berhenti sebagai layanan administratif, tetapi berkembang menjadi ruang konsultasi dan penyelesaian persoalan hukum yang aktif, mudah diakses, dan dekat dengan masyarakat.
Dengan penguatan tersebut, akses bantuan hukum diharapkan tidak lagi terkonsentrasi di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga tingkat nagari dan desa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini





