Sumbar

Bupati Agam Sampaikan Nota Jawaban Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Fondasi Perubahan Anggaran 2026

Ferdinan | 22 Juni 2026, 17:01 WIB
Bupati Agam Sampaikan Nota Jawaban Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Fondasi Perubahan Anggaran 2026
Ir. H. Benni Warlis, MM., Dt. Tan Batuah Bupati Kabupaten Agam. IG/benniwarlis

Sumbar.akurat.co - Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hal itu disampaikan langsung Bupati Agam Ir. H. Benni Warlis, MM Dt Tan Batuah saat menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Agam dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Utama DPRD Kabupaten Agam, Senin (22/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Bupati menilai masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, terutama dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Menurut Benni Warlis, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi agenda administratif tahunan, tetapi juga momentum untuk mengukur sejauh mana program pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Berbagai masukan, saran dan tanggapan yang disampaikan fraksi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan capaian Pemerintah Kabupaten Agam yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Capaian itu disebut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah masih berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

Bupati menegaskan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRD dalam proses perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan anggaran.

“Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh pihak, khususnya jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang,” katanya.

Meski demikian, opini WTP dinilai bukan akhir dari evaluasi kinerja pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas belanja daerah benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati menyampaikan jawaban atas pemandangan umum dari seluruh fraksi DPRD.

Fraksi yang memberikan pandangan di antaranya PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PPP, serta Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB dan PKB.

Pemerintah daerah menyatakan seluruh pertanyaan dan masukan telah dijawab sesuai substansi pembahasan Ranperda.

Sementara isu yang bersifat teknis dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut akan dibahas pada tahapan lanjutan bersama alat kelengkapan DPRD dan perangkat daerah terkait.

Baca Juga: Rekrutmen Penggerak HAM 2026 Resmi Dibuka, Ini Syarat, Jadwal dan Lokasi Penempatan di Sumbar

Langkah ini dinilai penting karena pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menilai realisasi anggaran, tetapi juga menjadi ruang koreksi terhadap program yang belum berjalan optimal.

Bupati Agam menegaskan pemerintah berharap Ranperda tersebut dapat segera memperoleh persetujuan bersama sehingga dapat diundangkan tepat waktu.

Menurutnya, pengesahan dokumen pertanggungjawaban APBD menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.

“Kami berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera disepakati dan diundangkan tepat waktu sehingga menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026,” tutup Bupati.

Secara politik anggaran, tahapan ini menjadi krusial karena hasil evaluasi realisasi APBD 2025 akan menentukan arah penyesuaian program pemerintah daerah pada semester berikutnya.

Di tengah kebutuhan menjaga efisiensi belanja dan percepatan pembangunan daerah, pembahasan Ranperda pertanggungjawaban menjadi instrumen untuk memastikan anggaran daerah tetap berjalan tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

F
Reporter
Ferdinan
F
Editor
Ferdinan