Harga Pertamax Tembus Rp17.000 per Liter, Pemprov Sumbar Usulkan Tambahan Kuota Pertalite

Sumbar.akurat.co - Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax menjadi Rp. 17.000 per liter mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan penambahan kuota Pertalite.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi pertalite setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, mengatakan pemerintah daerah bersama Pertamina saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan pasokan Pertalite sebelum mengajukan usulan resmi ke pemerintah pusat.

Menurutnya, penyesuaian harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite karena selisih harga yang semakin lebar.

“Saat ini kami bersama Pertamina sedang membahas penambahan kuota Pertalite untuk tahun 2026. Besaran tambahan yang diusulkan masih dalam tahap kalkulasi, berkisar antara 8 hingga 15 persen,” kata Helmi seperti dikutip dari Katasumbar.

Berdasarkan data Dinas ESDM Sumbar, alokasi Pertalite untuk provinsi tersebut saat ini mencapai 704.919 kiloliter.

Namun, angka tersebut masih akan dievaluasi kembali seiring perkembangan konsumsi masyarakat setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Risiko Bengkak Subsidi Masih Dikaji

Pemprov Sumbar menilai kebutuhan Pertalite berpotensi meningkat apabila terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke BBM subsidi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan.

“Kami mengantisipasi kemungkinan adanya peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite yang tentu akan berdampak pada peningkatan konsumsi. Karena itu, selain memperketat pengawasan distribusi, kami juga mengusulkan penambahan kuota,” jelasnya.

Secara umum, peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi kerap terjadi ketika terjadi kenaikan harga pada produk nonsubsidi.

Jika tren tersebut terjadi di Sumbar, maka kebutuhan Pertalite diperkirakan akan meningkat dibandingkan proyeksi awal yang digunakan dalam penetapan kuota tahun berjalan.

Karena itu, pemerintah daerah masih melakukan penghitungan ulang untuk memperoleh gambaran konsumsi yang lebih akurat sebelum menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah pusat dan Pertamina.

“Karena kenaikan harga baru terjadi pada Juni, maka kami perlu menghitung kembali dampaknya terhadap konsumsi. Setelah itu, baru diformulasikan berapa besaran tambahan kuota yang akan diusulkan,” tutupnya.