Antrean Panjang BBM di Sumbar, Gubernur Mahyeldi Surati Pertamina

Sumbar.akurat.co - Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyoroti kebijakan penetapan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Sumatera Barat yang dinilai belum mempertimbangkan kondisi riil daerah.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menanggapi persoalan distribusi dan konsumsi BBM di Sumbar.

Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah telah lama menyampaikan usulan terkait kebutuhan BBM di Sumbar kepada pemerintah pusat dan Pertamina.

Ia menegaskan, tingginya konsumsi BBM di Sumbar tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dipengaruhi sektor pariwisata.

Banyak wisatawan dari luar daerah yang datang dan turut mengonsumsi BBM selama berada di Sumbar.

“Sumatera Barat ini daerah wisata. Jadi yang mengonsumsi BBM di Sumatera Barat bukan hanya orang Sumatera Barat, tapi juga orang-orang yang datang ke Sumbar,” ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Mahyeldi mengatakan dirinya telah memerintahkan jajaran terkait, khususnya bidang sumber daya mineral dan energi, untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak Pertamina.

Baca Juga: Breaking! Listrik Padam Massal di Sumatera, PLN Ungkap Penyebab Sumbar Terkena Blackout Mendadak

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga akan kembali menyurati pemerintah pusat dan Pertamina terkait penyesuaian kuota BBM untuk Sumbar.

“Saya sudah minta jajaran SDM untuk rapat dengan Pertamina. Kita juga akan menyurati pemerintah pusat dan Pertamina agar persoalan kuota ini bisa dibicarakan kembali sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.

Mahyeldi juga menyinggung adanya praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang pernah diungkap aparat kepolisian melalui pengawasan di sejumlah SPBU.

Menurutnya, pengawasan itu penting untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

Mahyeldi menegaskan, sebelumnya Pertamina sempat meminta dukungan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang diduga memodifikasi tangki demi memperoleh BBM subsidi dalam jumlah besar.

“Waktu itu Pertamina juga meminta bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan di SPBU karena mereka tidak punya perangkat untuk itu,” katanya.

Mahyeldi berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pertamina, dan pemerintah daerah dapat diperkuat agar kebijakan kuota BBM lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Sumbar.

Selain itu, pengawasan distribusi BBM subsidi juga diminta terus ditingkatkan guna mencegah penyalahgunaan di lapangan.